nusakini.com--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan kajian atau muzakarah terkait rencana penerbitan regulasi tentang penghimpunan zakat ASN muslim.  

Kajian yang akan melibatkan unsur ormas keagamaan dan pihak-pihak terkait ini diperlukan dalam rangka menjaring masukan dan agar hasil rancangan regulasi yang disusun nantinya bisa lebih dipertanggung jawabkan. 

“Kami akan mengadakan muzakarah secara khusus, agar yang kami rancang bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum agama maupun hukum positif,” terang Menag,kemarin.

Menag mengaku pihaknya saat ini masih melakukan pembahasan di tingkat internal. “Kami akan mengundang sejumlah ahli, akademisi, termasuk ahli tata negara, serta ulama dan tokoh agama,” ujarnya. 

• Menag Minta Pengembangan Struktur Organisasi Pertimbangkan Perubahan Budaya Kerja
• Persiapan Akademik UIII Terus Dibahas
• Tutup MHQH 11, Menag Kupas Milenial dan Akhlak Quran
• Menag Ajak GMKI terus Promosikan Tenggangrasa dan Toleransi
• Sentil Ditjen Pendis, Menag: Kalau Semata Kerja Mekanis, Mesin Lebih Baik

Menag menegaskan bahwa rencana penerbitan regulasi ini semata dalam rangka memfasilitasi keinginan ASN muslim yang ingin sebagian penghasilannya disisihkan sebagai zakat yang secara akuntabel bisa dipertanggungjawabkan untuk kemaslahatan umat. 

“Bagi ASN yang keberatan tidak masalah,” tandasnya. 

Menurut Menag, ada tiga prinsip yang harus dijalankan pada saat regulasi penghimpunan dana zakat ASN muslim ditetapkan. Prinsip pertama adalah kebijakan hanya berlaku bagi ASN Muslim. Artinya, kebijakan yang akan diterbitkan nantinya tidak diberlakukan kepada selain ASN Muslim.  “Ini hanya berlaku bagi ASN muslim,” tegas Menag. 

Prinsip kedua, kebijakan ini juga hanya berlaku bagi ASN Muslim yang total penghasilannya sudah mencapai nishab. Yaitu, batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya. “ASN yang penghasilannya di bawah nishab tentu tidak wajib membayar zakat,” tuturnya. 

Prinsip ketiga, penyisihan sebagian penghasilan ASN Muslim dilakukan atas dasar persetujuan dari yang bersangkutan. Mekanismenya melalui proses akad, apakah bersedia ataukah tidak, jika sebagian penghasilannya disisihkan untuk membayar zakat. 

“Jadi sama sekali tidak ada kewajiban apalagi paksaan. Sepenuhnya atas kesukarelaan,” tandasnya. (p/ab)